Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap VII Tahun 2015

Mahkamah Agung tahun 2015 ini kembali membuka penerimaan Calon Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama dan tingkat banding. Kesempatan untuk menjadi hakim ad hoc pengadilan Tipikor tahap VII terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Kesempatan menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor itu sebagaimana tertuang dalam pengumuman No. 05/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2015 yang

Prosedur Pendaftaran Gugatan Perdata

Bagi seorang pengacara (lawyer/advokat) mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan tentulah sudah biasa, selain karena sudah menjadi bagian dan pekerjaan rutin dalam menjalankan profesi. Namun demikian, sebuah perkara perdata tidak selamanya seorang penggugat diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengurus perkaranya, dimana penggugat maju sendiri ke pengadilan dengan berbagai

Negara Hukum dan Prinsip equality before the law

Catatan Akhmad Kholil Irfan,S.Ag, SH



Prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Penggunaan konsep negara hukum sebagai terjemahan dari dua konsep yang berbeda, yaitu rechtsstaat dan rule of law, secara akademis agaknya tidak terlalu dipersoalkan.



Konsep rechtsstaat dan rule of law sesunggungnya lahir dari dua kondisi dan sejarah yang berbeda.

Mancigok Si Jarah Lamo (Mengintip Sejarah Lama)

Oleh: Emral Djamal Dt Rajo Mudo



Balaputradewa, mengukuhkan dirinya sebagai Raja Mahkota Suwarnadwipa Sriwijaya, anak Samaragrawira yang menikah dengan Dewi Tara, putri Raja Darmasetu Raja Benggala, dari keluarga Soma. Balaputradewa, dapat menyatukan kembali Sriwijaya di Suwarnabhumi, Pulau Emas, Sumatera yang raja-rajanya terpecah-pecah di berbagai negeri pedalaman. Ia tampil sebagai pemegang

Hukum Pemerintahan Daerah: Pengertian dan Ruang Lingkup

Catatan Hukum: Boy Yendra Tamin, SH.MH
Dosen Fakultas Hukum Univ Bung Hatta

Apakah yang dimaksud dengan Hukum Pemerintahan Daerah ? Pertanyaan ini menjadi penting, terutama dari sudut keilmuan, khususnya ilmu hukum. Mengapa ? Sangat jarang ditemukan dalam berbagai tulisan yang memberikan defenisi atau apa yang dimaksud dengan "hukum pemerintahan daerah" itu. Dalam sejumlah artikel dan tulisan