Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) Beda Dengan Penyitaan (Dwang Middelen)

Penyitaan dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah dua hal yang berbeda dalam lapangan hukum. Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 38 s/d 46, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) dan dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130, Pasal 194, dan Pasal 215 KUHAP. Secara hukum

Kasasi dan Contoh Kontra Memori Kasasi Perkara Perdata

Kasasi adalah upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang berperkara yang tidak puas atau tidak menerima putusan hakim pada tingkat banding. Dalam upaya kasasi tersebut, pemohon kasasi selain menyampaikan akta kasasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, kemudian pemohon kasasi berkewajiban membuat memori kasasi atas putusan tingkat banding yang tidak ia terima atau keberatan atas putusan

Contoh Eksepsi Perkara Pidana Mengenai Rumusan Dakwaan

Dakwaan menempati posisi penting dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Bahkan dalam beberapa yurisprudensi disebutkan, bahwa dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Dengan demikian, maka sebuah dakwaan harus disusun sedemikian rupa dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 dan menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk memenuhinya. Namun dalam praktek tidak

Contoh Replik Dalam Perkara Perdata

Sesuai dengan hukum acara pada peradilan perdata, biasanya setelah Penggugat menyampaikan dan membacakan gugatan pada persidangan pertama, pada persidangan berikutnya Hakim akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan. Setelah itu pada persidangan berikutnya, diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat.  Tanggapan balik ini dikenal

Cara Menyusun Memori Banding

Boleh dikatakan jarang pembicaraan yang mengupas bagaimana cara menyusun memori banding sebagai bagian dari penggunaan hak banding. Suatu hal yang penting untuk dipahami, bahwa harus dibedakan upaya banding dan memori banding. Upaya hukum banding adalah hak para pihak yang berperkara, sedangkan memori banding adalah hak para pihak yang berperkara yang lahir setelah menggunakan hak banding.

Penerapan Class Action di Indonesia

Oleh Boy Yendra Tamin



Class action di Indonesia, pada mulanya disebut dengan “gugatan perwakilan” dan kemudian dalam PERMA No.1 Tahun 2002 dipergunakan istilah “Gugatan Perwakilan Kelompok”. Berbeda dengan legal standing yang subjeknya adalah organisasi, maka pada gugatan secara class action hanya dapat diajukan oleh sekelompok orang yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang dirugikan

Ketua MK: Jaksa Pengacara Negara Penting Kuasai Penyelesaian Sengketa Pilkada

Jaksa Pengacara Negara (JPN) perlu menguasai pedoman beracara dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk dalam hal menyusun jawaban Termohon. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, pada Selasa (6

Contoh Surat Kuasa Hukum Dalam Perkara Pidana

Ketika seseorang dihadapkan pada suatu perkara pidana atau perkara perdata atau pun untuk melakukan suatu perbuatan hukum ada kalanya orang menunjuk seorang kuasa hukum untuk mendampingi atau mewakili dirinya. Mengapa seseorang menunjuk seorang kuasa hukum ? Adanya banyak sebabnya, bisa dikarenakan diwajibkan undang-undang seperti dalam perkara pidana yang diancam hukuman lebih dari lima tahun,

Prosedur Pendaftaran Gugatan Perdata

Bagi seorang pengacara (lawyer/advokat) mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan tentulah sudah biasa, selain karena sudah menjadi bagian dan pekerjaan rutin dalam menjalankan profesi. Namun demikian, sebuah perkara perdata tidak selamanya seorang penggugat diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengurus perkaranya, dimana penggugat maju sendiri ke pengadilan dengan berbagai

Contoh Kotra Memori Kasasi Perkara Pidana

Atas suatu putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan tinggi, maka para pihak yang tidak puas atau berkeberatan dapat menggunakan upaya hukum kasasi. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, pihak yang menggunakan upaya kasasi, selain diharuskan menyatakan atau mengajukan permohonan kasasi dikepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan permohonan

Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Dan Pengadilan Perikanan

Keberadaan Pengadilan Perikanan sebagai pengadilan khusus agaknya belum begitu populer dikalangan masyarakat sebagaimana halnya dengan pengadilan negeri. Selain karena masih baru, pengadilan perikanan baru terbentuk diberapa buah saja. Sampai tahun 2015 ini baru ada sepuluh pengadilan perikanan di Indonesia yang dibentuk untuk mengadili perkara-perkara terkait dengan tindak pidana dibidang