Publikasi Putusan Sebagai Implementasi Good Governance Di Pengadilan

Oleh Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh.




Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut bisa kita lihat dalam konstitusi Negara kita, yaitu pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kemudian pada pasal 28H, ayat (2) amandemen ketiga, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan

Pandangan dan Pola Pikir Anti Korupsi dalam Penyelenggaraan Good Governance

Oleh : Daniwiharya Idris, SH



Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan (Walfare State), dalam artian penyelenggaraan negara bertujuan untuk pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan umum, yang diwujudkan melalui pelayanan publik. Namun pada kenyataannya pelayanan publik dalam pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan umum tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. 



Dapat kita lihat dari data

Advokat ( Anti ) Korupsi

Oleh Alex Yuliandra, SH 

Mahasiswa Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta 



Dari judul diatas menarik untuk didiskusikan, mengingat Advokat adalah profesi di bidang hukum dan suatu istilah anti korupsi yang saat ini telah menjadi gerakan terhadap pemberantasan korupsi. Saat ini telah banyak terungkap kasus-kasus korupsi yang di dalamnya melibatkan advokat, bukan sebagai

Keadilan Bagi Semua Orang (justice for all) dan Pelaksanaannya di Pengadilan

Catatan Akmad Kholil Irfan, SH. S.Ag. MH.



Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan juga bisa dilihat sebagai suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik,

Akses Memperoleh Keadilan (access to justice)

Catatan Hukum: Ahmad Kholil, SH. S.Ag

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univ.Bung Hatta



Indonesia adalah negara hukum, di dalam negara hukum setiap orang mempunyai hak yang sama di muka hukum. Hukum harus ditegakkan diatas segalanya. Jika hukum ditegakkan dengan benar maka keadilan akan bisa dirasakan oleh setiap orang. Hukum tidak membedakan antara si kaya dan si miskin,

Bantuan Hukum Struktural

Catatan Hukum Akhmad Kholil Irfan, SH. S.Ag

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta



Persoalan hukum, hak asasi manusia dan juga demokratisasi, merupakan permasalahan yang erat dan saling terkait satu sama yang lain. Dari ketiga masalah tersebut Lembaga Bantuan Hukum, memandang dirinya berkewajiban untuk melakukan penajaman masalah dengan memposisikaan