Tidak Semua Pemberian Tergolong Gratifikasi

Oleh Drs. Syamsarul, SH.MM 



Latar Belakang

Rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia yang tinggal di seantero nusantara ini sejak dahulu kala sudah menganut dan melaksanakan hukum adat, yang sering disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan yang sudah menjadi darah daging bagi masyarakat di seantero nusantara ini sudah menjadi turun-temurun bagi bangsa Indonesia sampai saat ini. Walaupun budaya

Integritas Aparatur Sipil Negara

Oleh : Drs. Syamsarul, MM 



Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik

Korupsi sebagai Bentuk-Bentuk Kejahatan: Bagian Kedua Dari Tulisan Kejahatan Korupsi Dalam Konteks Kapitalisme

Oleh Zulnaidi, SH

3. Korupsi sebagai Bentuk-Bentuk Kejahatan 


Pada hakikatnya korupsi ibarat kanker yang menggerogoti proses pembangunan dengan segala dampak turunannya seperti hilangnya kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan dan ketidakpastian akan kesejahteraan karena sumberdaya yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur dan pembiayaan kebutuhan masyarakat telah

Kejahatan Korupsi Dalam Konteks Kapitalisme

Oleh : Zulnaidi, SH



Latar Belakang 

Sistem ekonomi kapitalis yang mempengaruhi struktur mayarakat dunia termasuk Indonesia lambat laun menunjukan “wajah” dilematisnya. Disatu sisi sistem kapitalisme dibutuhkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menata persaingan global yang kompetisinya hampir saja tidak bisa dibendung oleh batasan negara, namun disisi lain telah mempengaruhi

Konflik Pemikiran Dalam Cerpen Pengarang Etnis Minangkabau :Bagian Keempat

Oleh Endut Ahadiat
Universitas Bung Hatta

Konsep Budi

Sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang komunal, setiap individu merupakan bagian dari masyarakatnya. Individu tersebut merupakan milik masyarakat etnik, sebaliknya masyarakat tersebut merupakan milik bersama setiap individu. Rasa saling memiliki inilah yang menyebabkan unsur-unsur tersebut tidak dapat saling menguasai. Sebagai anggota

Konflik Pemikiran Dalam Cerpen Pengarang Etnis Minangkabau (Bagian Ketiga)

Oleh : Endut Ahadiat

Universitas Bung Hatta




Konsep Merantau




Konsep merantau merupakan salah satu konsep penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Menurut Naim (2014) banyak faktor yang mendorong orang Minangkabau untuk pergi merantau, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, daya tarik kota, keresahan politik, faktor sosial, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut menjadi

Konflik Pemikiran Dalam Cerpen Pengarang Etnis Minangkabau (Bagian Kedua)

Oleh: Endut Ahadiat

Universitas Bung Hatta

Konflik Pemikiran Pengarang Etnis Minangkabau

Konsep Harga Diri




Konsep harga diri ini merupakan salah satu konsep kultural yang penting dalam masyarakat Minangkabau. Mereka memegang teguh konsep harga diri ini dan selalu berusaha membangun dan memeliharanya karena sesuai dengan falsafah yang mengajarkan kepada mereka bahwa unsur-unsur alam tidak

Konflik Pemikiran Pemikiran Dalam Cerpen Pengarang Etnis Minangkabau

Oleh: Endut Ahadiat

Universitas Bung Hatta

endut0ahadiat@yahoo.co.id



Abstrak



Sastra merupakan cermin kehidupan masyarakat pendukungnya, bahkan sastra menjadi ciri identitas kemajuan peradaban suatu bangsa. Melalui sastra, orang dapat mengidentifikasi perilaku kelompok masyarakat, bahkan dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat pendukungnya. Sastra Indonesia merupakan cermin

Karya Ilmiah (Skripsi) Hukum

Dari sisi kebahasaan skripsi adalah karangan ilmiah yangg wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Meskipun skripsi sudah menjadi kata yang akrab dikalangan masyarakat, tetapi bagaimana skripsi itu sebenarnya banyak juga yang tidak paham.

Bahkan ada juga mahasiswa baru mencoba memahami apa itu skripsi disaat-saat menjelang menyelesaikan masa

Tanah Ulayat Nagari di Minangkabau

Oleh:Tuanku Mudo H. Emral Djamal. Dt Rajo Mudo



“Sudah tidak diragukan lagi, berdasarkan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 maupun UUPA, tanah ulayat di Minangkabau tetap diakui. Maka tidak ada alasan baik oleh Pemerintah maupun badan atau perorangan untuk mengenyampingkan hukum adat terha dap pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau”. 



Yang menjadi pertanyaan, hukum adat manakah yang dapat

Pandangan dan Pola Pikir Anti Korupsi dalam Penyelenggaraan Good Governance

Oleh : Daniwiharya Idris, SH



Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan (Walfare State), dalam artian penyelenggaraan negara bertujuan untuk pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan umum, yang diwujudkan melalui pelayanan publik. Namun pada kenyataannya pelayanan publik dalam pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan umum tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. 



Dapat kita lihat dari data

Pulau Laut Dibatas Ujung Tengah Indonesia

Pulau Laut adalah salah satu pulau terluar atau pulau terdepan batas antara perairan Indonesia dengan Laut Cina Selatan. Jika di tarik garis lurus ke sebelah kiri pulau (sebelah barat) posisi Pulau Laut, sejajar dengan Nageri Terengganu, Malaysia. Jika ditarik garis lurus sebelah kiri pulau (sebelah timur) sejajar dengan Negara Berunai Darussalam, dan Negeri Sabah-Serawak, negara tetangga,

Integritas dan Nilai Etika Advokat Terhadap Pencegahan Korupsi

Oleh: Nurlina.K, SH
Mahasiswa Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta

Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya menegakan kebenaran dan keadilan seringkali mendapatkan banyak tantangan dan godaan untuk berlaku koruptif, dimana saat mendampingi seseorang yang berperkara sering kali seorang advokat bekerja tidak secara professional. Adakalanya advokat yang mendampingi kasus

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Bisnis dan Pencucian Uang

Oleh : Yendi Sopan

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univ Bung Hatta



Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derifativecrime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Artinya proses tindak pidana pencucian uang tidak